LOGISTIK Pemerintah Dinilai Belum Serius Menurunkan Biaya

Kompas
Rabu, 17 Juni 2015
JAKARTA, KOMPAS – Upaya pemerintah untuk menurunkan biaya logistik agar produk Indonesia lebih berdaya saing dinilai belum serius. Banyak kebijakan yang dinilai justru membuat biaya logistik semakin tinggi. Demikian benang merah dalam konferensi Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics di Jakarta, Selasa (16/6).
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, indeks logistik Indonesia di dunia memang telah menunjukkan perbaikan. Namun, biaya logistik tetap belum turun hingga kini. “Pemerintah melalui badan usaha milik Negara di bidang kepelabuhanan dan kebandarudaraan belum berhasil menurunkan biaya logistik,” kata Yukki.
Dia menyebutkan, selama ini pihak swasta dan badan usaha milik negara di bidang logistik selalu bersaing dan berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Namun, pengelola pelabuhan dan Bandar udara, karena tidak ada saingan, mereka tidak mengelola dengan baik.
“Perbaikan logistik ada di tangan pemerintah. Jika pemerintah memang mau menurunkan biaya logistik, seharusnya pengelolaan di pelabuhan dan Bandar udara diperbaikim” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy I Masita mengatakan, pemerintah belum serius melaksanakan perbaikan logistik. Contoh yang paling nyata adalah pembatalan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. “Pembangunan yang studinya menghabiskan waktu empat tahun, dibatalkan dalam waktu dua jam. Padahal pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk menurunkan biaya logistik,” ujar Zaldy.
Zaldy juga mempertanyakan pembangunan jalan tol di Sumatera. Selama ini biaya logistik di Pulau Jawa menjadi mahal karena melalui jalur darat. “Katanya mau jadi negara maritim, tetapi mengapa yang dibaut malah jalan tol. Seharusnya yang dibuat itu jalan kereta,” ujarnya.
Menurut Zaldy, saat ini, di Jawa, biaya transportasi laut lebih mahal dibandingkan dengan biaya darat. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang lebih memilih jalur darat. Akibatnya, jalan rusak dan macet. Peningkatan biaya tidak hanya ditanggung oleh pengusaha, tetapi juga oleh masyarakat luas
Sementara Witoro Suprapto dari Indonesia National Shipowners’ Association mengatakan, banyak pelabuhan yang kondisinya tidak menunjang biaya logistik yang murah. Misalnya, mayoritas pelabuhan berada di sungai dan di tengah kota. Selain itu, kedalaman air di pelabuhan dan alur masih dangkal sehingga kapasitas kapal yang masuk sangat terbatas.
Sementara dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perbankan, Keuangan, dan Pasar Modal Rosan Roeslani mengapresiasi diluncurkan atau diresmikannya lebih dari 10 proyek infrastuktur. “Proyek – proyek infrastruktur ini akan mengembalikan keyakinan terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata Rosan dalam pembukaan Indonesia Infrastructure Finance Forum yang diadakan Kadin dan Euromoney. (ARN)